Menyambut Hari Nelayan Nasional 6 April 2013

Indonesia memiliki wilayah sebagian besarnya adalah laut, dan tidak bisa dipungkiri kekayaan laut Indonesia pastilah besar. Luas laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km2, terdiri dari 0,3 juta km2 perairan teritorial, 2,8 juta km2 perairan pedalaman dan kepulauan, 2,7 juta km2 Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), serta terdiri lebih dari 17.500 pulau, menyimpan kekayaan yang luar biasa. Jika dikelola dengan baik, potensi kelautan Indonesia diperkirakan dapat memberikan penghasilan lebih dari 100 miliar dolar AS per tahun. Namun yang dikembangkan kurang dari 10 persen. Dengan laut yang sangat luas itu, potensi ekonomi laut Indonesia diperkirakan mencapai 1,2 triliun dollar AS per tahun, atau dapat dikatakan setara dengan 10 kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012. Oleh karena itu, apabila seluruh potensi kelautan ini dikelola dengan baik maka diperkirakan 85% perekonomian nasional bakal sangat bergantung pada sumber daya kelautan.

Hanya saja besar potensi tersebut belum berbanding lurus dengan kenyataan kehidupan masyarakat nelayan di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statisti (BPS) sekitar 30,02 juta penduduk berada dalam kondisi miskin dan tercatat jumlah nelayan miskin mencapai 7,87 juta orang atau 25,14 persen dari jumlah penduduk miskin nasional, dan mayoritas adalah nelayan tradisional.

Gaung Hari Nelayan setiap 6 April masih terdengar senyap, sesunyi perhatian negara terhadap nasib kaum nelayan. Sekian kalinya Hari Nelayan Nasional diperingati setiap tahun, selama itu pula nasib nelayan tak beranjak membaik. Masalah yang dihadapi nelayan saat ini karena masih sangat kurangnya perhatian dari pengambil kebijakan (pemerintah). Permasalahan  klasik masih saja terus terjadi di kalangan nelayan seperti kebijakan impor ikan, belum meratanya BBM bersubsidi untuk nelayan, pendidikan yang layak, kesehatan yang layak dan regulasi kebijakan (Undang-undang) yang selalu merugikan nelayan.

Di tengah kesulitan nelayan mencari ikan, arus ikan impor deras mengalir seolah menjadi jalan pintas bagi pemenuhan kebutuhan ikan dalam negeri. Kebijkan ini sangat bertentangan dengan kenyataan sumber daya alam laut Indonesia yang sangat melimpah. Dalam dua-tiga tahun terakhir, arus impor ikan terus meningkat melalu pengusaha-pengusaha besar. “Pemerintah, khususnya Menteri Kelautan dan Perikanan tidak berpihak pada nelayan. Sudah jelas impor ikan sama saja membunuh nelayan tradisional. Seharusnya KKP bukannya mengeluarkan kebijakan impor ikan, tapi bagaimana meningkatkan kuantitas hasil tangkapan ikan nelayan sendiri,”

nelayan harus  diimbangi dengan langkah penguatan dan pemberdayaan nelayan kecil yang mendominasi negeri bahari ini seperti pendidikan dan kesehatan gratis yang layak untuk keluarga nelayan sebagai cikal bakal untuk peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, karena seperti yang kita ketahui kondisi pendidikan dan kesehatan di daerah pesisir terutama pulau-pulau kecil sangatlah memprihatinkan. Masalah lain yakni masih lemahnya pertahanan dan ketahanan di perbatasan laut kita karena masih banyaknya pencuri ikan masuk ke Indonesia.

Untuk itu kami menuntut kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk segera mensejahterakan nelayan dengan :

                                                                     

·         Subsidi BBM yang merata untuk nelayan

·         pendidikan dan kesehatan gratis yang layak

·         Mencabut kebijakan impor ikan

·         Memperkuat pertahanan di perbatasan laut Indonesia

Posted in: