|
Sedang menyampakaian Aspiras (foto: hprasyad) |
Kamis siang (9/2/12), puluhan mahasiswa Kelautan Unhas dan warga pulau Bonetambu yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pesisir Peduli Pendidikan, melakukan aksi damai di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan adalah bentuk tindak lanjut terhadap kasus pendidikan di pulau Bonetambung. Beberapa bulan sebelumnya masyarakat telah melakukan pengaduan ke dinas Pendidikan kota Makassar perihal masalah pendidikan yang ada di pulau Bonetambung, namun hal tersebut tidak pernah mendapatkan respon yang jelas.
Akhirnya dalam aksi unjuk rasa pada Kamis siang itu, ada beberapa tuntutan yang diajukan kepada dinas pendidikan kota makassar. Diantaranya, menurunkan H. Lamappa yang saat ini menjabat sebagai kepala Sekolah SDN 2 Inpress Barang Caddi di pulau tersebut karena dinilai tidak becus menjadi kepala sekolah, serta mengganti 2 guru di sekolah tersebut karena dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai guru.
Isu penggelapan dana BOS yang dilakukan oleh kepala Sekolah SD tersebut juga diadukan. Selama beberapa periode pengajaran, dana bantuan BOS tidak pernah diterima oleh siswa-siswi sekolah dasar di pulau ini. Salah satu warga memberikan keterangan bahwa, “sudah beberapa tahun pengajaran ini, anak-anak mereka yang bersekolah tidak pernah menerima dana BOS. Alasannya, kepala sekolah mengatakan bahwa SDN 2 Inpress Bonetambu tidak terdaftar dalam penerima dana BOS.
Hal ini langsung dibantah oleh kepala dinas pendidikan Kota Makassar Drs. H. Mahmud BM, Mpd kepada seluruh mahasiswa dan warga yang hadir pada saat itu. Menurutnya, dana bos yang dikucurkan oleh pemda, sudah termasuk ke seluruh pulau-pulau kecil di makassar tanpa terkecuali. “Dinas Pendidikan kota Makassar akan menindak lanjuti pengaduan dan keluhan masyarakat ini. Ada beberapa tim dari dinas yang akan langsung turun memantau ke pulau bonetambu. Sebelum nantinya akan diambil suatu keputusan apakah kepala sekolah SD Inpress 2 barang caddi yang ada di bonetambu akan diturunkan dari jabatannya atau diganti” jelas kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Drs. H. Mahmud BM, Mpd.